BerandaNews.com, Jakarta – Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tirta Mandira Hudhi atau yang akrab disapa Dokter Tirta, turut menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait alokasi anggaran belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang mengalir ke perusahaan milik Raffi Ahmad.
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa (10/11/2026), Dokter Tirta menilai bahwa Raffi Ahmad dan kementerian terkait wajib memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai polemik tersebut.
Menurut Tirta, meskipun kesepakatan kerja sama promosi itu disebut-sebut terjadi sebelum Raffi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden, status Raffi saat ini sebagai pejabat negara membuat transparansi menjadi keharusan mutlak.
Baca Juga: Daftar UMP 2027 di 38 Provinsi Indonesia Jika Naik 9,5%, Lengkap!
“Walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan presiden, tapi beliau adalah pejabat. Sehingga mau enggak mau sekarang bolanya ada di Mas Raffi sebagai perwakilan dari RANS untuk menjawab dan klarifikasi,” ujar Dokter Tirta.
Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada itu menegaskan bahwa penggunaan jasa influencer atau kegiatan promosi oleh negara pada dasarnya diperbolehkan untuk mendorong pemasukan dan memperkenalkan potensi daerah. Namun, ia mengingatkan agar setiap kerja sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kesepakatan yang jelas serta bebas dari konflik kepentingan.
Masyarakat pun dinilai berhak mempertanyakan penggunaan uang pajak sebagai bentuk fungsi pengawasan publik.
Lebih jauh, Dokter Tirta menyarankan agar Raffi Ahmad mengambil sikap tegas dengan memilih antara fokus menjalankan lini bisnis RANS atau mengemban jabatan publik demi meredam persepsi konflik kepentingan di masa mendatang.
“Saya sarankan Mas Raffi memilih mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara. Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang ya kamu mundur dari pejabat tersebut,” tegasnya.
Duduk Perkara Temuan ICW
Desakan klarifikasi ini mencuat setelah ICW merilis laporan penelusuran data pengadaan pada Senin (9/11/2026).
Dalam temuannya, ICW menyoroti adanya delapan paket pengadaan jasa influencer sepanjang periode 2024–2026 dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,7 miliar) yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Anggaran tersebut berasal dari dua kementerian: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun anggaran 2024 untuk berbagai publikasi media sosial (YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok) serta kehadiran acara (event attendance).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tercatat mengucurkan kontrak jasa serupa pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
ICW mendesak kedua kementerian tersebut untuk membuka seluruh dokumen pengadaan—mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan—mengingat besarnya nilai proyek yang berjalan di tengah instruksi efisiensi anggaran pemerintah.
Di sisi lain, Dokter Tirta juga mengimbau masyarakat agar tetap kritis mengawasi penggunaan anggaran negara, namun tetap selektif dan tidak ikut menyebarkan informasi atau hoaks yang belum terverifikasi kebenarannya.
