BerandaNews.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersyukur Undang-Undang (UU) Perampasan Aset akhirnya terwujud. Bahkan, sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut telah terakomodasi dalam UU tersebut.
Hal itu disampaikan Dasco saat doorstop dengan Parlementaria dan awak media usai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengapresiasi aspirasi dan masukan yang disampaikan masyarakat Pati. Menurutnya, semangat masyarakat dalam menyuarakan kepentingan rakyat turut menjadi dorongan bagi DPR RI untuk memperjuangkan regulasi yang dapat memberikan perlindungan lebih luas kepada masyarakat.
“Kami menerima rombongan dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian pencanangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodasi di undang-undang,” ujar Dasco.
Sebelumnya dalam pertemuan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan semangat pembentukan UU Perampasan Aset juga tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPR RI. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemulihan kerugian yang dialami masyarakat akibat berbagai tindak kejahatan.
Dasco mencontohkan, melalui pengaturan perampasan aset, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat ditindaklanjuti meskipun pelaku kejahatan melarikan diri. Selain tindak pidana korupsi, ia juga menyoroti berbagai kejahatan yang kerap merugikan masyarakat kecil, seperti penipuan berkedok investasi, penipuan perjalanan ibadah umrah, hingga praktik judi online.
“Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas,” jelasnya.
Dasco berharap, keberadaan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya para korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil. Ia mencontohkan, aset hasil kejahatan investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan pemulihan kerugian para korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umrah bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban,” ungkap Dasco.
Turut hadir dalam audiensi tersebut diantaranya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekkeu) Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa.









