BerandaNews.com, Sanggau – Imigrasi Kelas II TPI Sanggau berkolaborasi dengan DPR RI menghadirkan perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia di perbatasan dengan Malaysia.
Dalam acara talk show sosialisasi desa binaan Imigrasi dengan tema Cerdas Berimigrasi, Aman Terlindungi Melalui Desa untuk Indonesia, di Aula Hotel Sanggau, Kabupaten Sanggau, Selasa (11/08/2026), hadir sejumlah narasumber seperti Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Paolus Hadi, Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Arung Safiro Untung.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Arung Safiro Untung menyampaikan telah membentuk 5 desa binaan Imigrasi di wilayah Kanim Sanggau yaitu di Melawi, Sintang, dan Sekadau, “Hanya dua yang telah kami bentuk di Sanggau ini, di Desa Semuntai dan di Desa Sungai Batu.”
Kedepan lanjutnya, desa binaan Imigrasi akan dibentuk lagi lima desa binaan Imigrasi di wilayah kerja Kanim Sanggau. “Untuk tahun depan rencananya, karena tahun ini telah kami bentuk 5 desa binaan. Kemungkinan nanti di tahun depan kami ada rencana bentuk lima desa binaan lagi,” tutup Arung.
Sementara itu Paolus Hadi yang juga mantan Bupati Sanggau dua periode tersebut menegaskan bahwa keberadaan program Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah nyata negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga perbatasan dari ancaman kejahatan transnasional.
“Desa Binaan Imigrasi adalah bukti nyata hadirnya negara di garis terdepan. Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan, regulasi, dan anggaran agar keimigrasian makin kuat, masyarakat perbatasan makin sejahtera dan terlindungi,” ujar Paolus Hadi.
menilai Desa Binaan Imigrasi adalah bukti nyata serta bisa menjadi jawaban atas kejahatan TPPO di kawasan perbatasan darat RI–Malaysia.
Paolus berkomitmen mengawal kebijakan, regulasi, dan anggaran agar keimigrasian makin kuat, masyarakat perbatasan makin sejahtera dan terlindungi.
“Tentu sebagai anggota DPR Ri Komisi XIII, saya punya tugas untuk bisa mendiskusikannya lebih lanjut di tingkat nasional, kalau lihat permasalahan, memang untuk sumber daya manusia dari Imigrasi ini terbatas jumlahnya.”
