BerandaNews.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan tanggapan resmi terkait polemik kerja sama publikasi dan komunikasi pemerintah dengan para influencer.
Melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, KKP menyampaikan apresiasi atas masukan publik sekaligus menjadikan dinamika tersebut sebagai bahan evaluasi demi menjaga akuntabilitas anggaran negara.
KKP menegaskan proses pemilihan mitra komunikasi sudah melalui berbagai pertimbangan. Selain itu, KKP juga menyampaikan kerja sama dengan influencer dilakukan secara multiplatform.
“Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” tulis KKP dalam keterangan resminya.
“KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tambah KKP.
Latar Belakang Polemik
Tanggapan resmi ini dipicu oleh berkembangnya diskusi publik serta sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penggunaan APBN pada pengadaan jasa publikasi dan influencer di lingkungan KKP senilai Rp3,6 miliar.
Salah satu kegiatan yang ikut disorot warganet adalah kunjungan dan pembuatan konten oleh kelompok kreator konten/influencer The Dudas Minus One (yang beranggotakan Raffi Ahmad, Gading Marten, Desta, dan Ariel NOAH) di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Publik menyoroti efektivitas, besaran nilai anggaran, hingga transparansi penunjukan mitra publikasi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Biro Humas dan KLN KKP menyampaikan tujuh poin penjelasan utama untuk meluruskan duduk perkara serta menjelaskan mekanisme kerja sama publikasi yang dijalankan:
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, berikut beberapa poin yang bisa kami sampaikan:
- Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP.
- Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.
- Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.
- Pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.
- Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
- KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
