BerandaNews.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai mengerucutkan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Dari semula 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi, kini DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk membatasinya menjadi enam jenis tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan penyederhanaan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan mekanisme perampasan aset tetap proporsional dan tidak membuka ruang terlalu luas bagi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Ia mengatakan, pada awal pembahasan, Komisi III DPR RI memasukkan sejumlah tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup. Namun, cakupan yang terlalu luas justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa RUU tersebut berpotensi menyasar masyarakat sipil.
Menurutnya, pembatasan ruang lingkup ini juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memandang perlu mengembalikan fokus pengaturan pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang memiliki karakteristik tertentu dan dampak ekonomi yang luas.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menegaskan, dalam menentukan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset, aspek yang lebih penting bukan semata-mata memperbanyak jenis tindak pidana, melainkan melihat karakteristik kejahatannya. Hal ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya para korban investasi bodong yang beberapa kali mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban.
Ia menyampaikan, masyarakat berharap aset yang berhasil dirampas dari pelaku tindak pidana tidak harus terlebih dahulu masuk ke kas negara, melainkan dapat diberikan kepada pihak yang menjadi korban. Karena itu, pengaturan dalam RUU Perampasan Aset diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban tindak pidana.
Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati dalam pembahasan tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus untuk kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Dengan demikian, pengaturan tersebut diarahkan pada kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas, bukan seluruh tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
Perubahan angka 13 menjadi enam tindak pidana merujuk pada tindak pidana lainnya di luar tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama, sehingga bukan berarti total sasaran perampasan aset hanya enam tindak pidana.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengunci jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset secara limitatif. Menurutnya, penekanan pada unsur dan karakteristik tindak pidana diperlukan agar penerapan ketentuan tidak menimbulkan multitafsir maupun kesulitan pembuktian bagi penyidik.
Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah dan investasi yang dapat masuk dalam kategori tersebut apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan. Pengaturan yang terlalu luas, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan RUU tersebut.
“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Senada dengan hal itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan, dalam sektor perbankan terdapat sejumlah tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Sementara itu, praktik insider trading di pasar modal juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset menjangkau berbagai sektor, tetapi tetap dibatasi oleh karakteristik tindak pidana yang telah disepakati, yakni penggunaan sarana teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.
“Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.
Dengan kesepakatan tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berorientasi pada perluasan sebanyak mungkin jenis tindak pidana, melainkan pada pembatasan yang lebih terukur agar instrumen perampasan aset dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
